Sudah berpuluh-puluh artikel yang melaporkan tentang berbagai macam kecurangan yang terjadi di UN SMA yang baru aja selesai itu. Trus, kenapa UN ini masih belum dihapus aja -– atau seengganya di format ulang --Kenapa pemerintah seolah ngga mau tahu? Padahal, sudah jelas-jelas sistem yang namanya Ujian Nasional ini sama sekali ngga efektif. Katanya sih, pemerintah bikin suatu sistem standarisasi berskala nasional kayak gini bukan lain biar kualitas pendidikan kita sama dengan Malaysia. Tapi jadi timbul pertanyaan, “Emangnya, suatu kualitas pendidikan Cuma diliat dari satu poin kognitif aja? Ngga merhatiin aspek-aspek afektif dan softskill lainnya?”


Sudah jadi acuan baru akhir-akhir ini, bahwa untuk hidup kita itu ngga terlalu butuh yang namanya pelajaran di sekolah. Selama ini, pelajaran yang ada di sekolah Cuma memenuhi 25% ilmu yang dibutuhkan manusia dalam menjalani kehidupan, begitu menurut para ahli pendidikan di Amerika. Sedangkan yang 75% nya itu apa? Yups, itulah yang namanya softskill yang meliputi kecakapan bersosialisasi, PD, kepribadian yang matang juga kedewasaan berfikir. Kalo sistem UN kaya gini trus, bisa dibayangin kualitas lulusannya yang amburadul itu. Pantes aja banyak petinggi negara yang pula ‘cerdik’.


Masalah agar sejajar sama Malaysia kayanya mesti dikaji lagi. Pemerintah denagn enaknya bikin suatu sistem kelulusan yang sama di seluruh Indonesia, tanpa ngasi suatu peningkatan kualitas guru, sarana prasarana sama materi yang diajarkan secara nasional pula. Bukannya sekarang itu pake kurikulum KTSP ya? Berarti itu kurikulum dari sekolah masing-masing kan? Kenapa pemerintah jadi seolah-olah mau ngerombak sistem KTSP?


Kami pribadi jadi punya julukan tersendiri buat UN ini, “Bukan ajang cerdas, tapi ajang ‘cerdik’ ”. Tentu, UN ini jelas-jelas sudah kecoreng namanya. Kecurangan demi kecurangan ngga abis-abisnya mewarnai 5 hari UN kemaren. Masalah kecuranganpun ngga bisa berenti di urusan menyontek tapi ini sudah ngelibatin oknum guru bahkan aparatur pemerintah sendiri yang secara sengaja membocorkan soal ujian yang sakral itu. Tapi, hal itu bukanlah salah para oknum yang nyebarin kunci jawaban, ataupun siswa yang make kunci jawaban itu. Yang jelas hal ini terjadi sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah yang serta merta dan ngga adil ini. Dengan menetapkan standar yang begitu tinggi untuk taun ini – dengan rata-rata 5,5 – juga banyaknya mata ujian, plus makin ketatnya pengawasan ujian bikin siswa juga para guru semakin tertekan dan akhirnya hanya terpatok dalam pikirannya untuk hanya bisa “sekedar lulus” dengan cara yang ngga sehat sekalipun. Kecurangan ini jadi dilematis, di satu sisi karena salah pemerintah yang terlalu tinggi dalam bikin standar -- tanpa memperbaiki kualitas SDM skala nasional -- juga salah siswa yang ngga bisa jujur serta idealis dalam ngejalanin UN ini.


Sudah lama pula, banyak siswa yang berteriak-teriak minta biar UN dihapuskan walaupun kayanya ngga pernah digubris. Hal ini pastinya ngga lain karena kenggaadilan yang diterapkan sama pemerintah. Siswa memandang 5 hari UN banget banget ngga adil, karena UN keliatan teramat mengutamakan hasil yang didapat dari 5 hari itu ‘tok, tanpa mengenengahkan proses yang dilalui oleh semua siswa. Yang jelas, dalam 5 semester sebelumnya, semua siswa punya catatan perkembangan kepribadian dan kemampuan unik masing-masing. Setiap individu dilahirkan sebagai limited edition kan? Trus, kenapa pemerintah bikin standar yang seolah-olah memukulratakan setiap kemampuan siswa?


Pada akhirnya, kami Cuma berkesimpulan bahwa yang berhak memutuskan lulusngganya seorang siswa adalah sekolah masing-masing. Karena Cuma guru masing-masinglah yang tau dan ngerti perkembangan ‘unik’ setiap siswa, baik dan buruknya siswa, juga segala masalah juga prestasi siswa tersebut. Emangnya tau apa pemerintah soal itu?